Pemerintah sudah sah keluarkan ketentuan mengenai mobil listrik. Ketentuan itu tertuang dalam Ketentuan Presiden (Perpres) Nomer 55 tahun 2019 mengenai Pemercepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasiskan baterei Untuk Transportasi Jalan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, menjelaskan dengan telah diterbitkannya perpres mobil listrik ini diinginkan warga dapat berubah memakai kendaraan bermotor listrik. Karena kedatangan kendaraan listrik bisa punya pengaruh pada tiga bidang yaitu ekonomi lingkungan serta daya.
Dalam soal daya kedatangan kendaraan listrik bisa turunkan import minyak mentah," katanya dalam satu diskusi di Jakarta, Kamis (29/8).
Djoko menjelaskan, dengan makin banyak mobil listrik di produksi maka membuat rasio daya alami penurunan. Emisi karbon akan turut alami penurunan, ini dengan ekonomi dapat turunkan import minyak serta merangsang investasi.
Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan terus memiliki komitmen menggerakkan pemakaian angkutan umum bertenaga listrik, dengan memberi beberapa stimulan serta peraturan.
"Jadi step awal pemakaian transportasi ramah lingkungan ini dapat digunakan untuk angkutan transportasi Transjakarta atau Damri jadi angkutan perkotaan," tambah ia.
Pengoperasian angkutan umum berbasiskan tenaga listrik ini juga diinginkan memberi suport dalam bagian pelestarian lingkungan memberi nilai lebih berkaitan dengan program ketahanan serta bauran daya nasional.
"Ini dapat juga pengurangan pemakaian serta subsidi BBM, dan program pengurangan emisi gas buang yang dikerjakan pemerintah.
Pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomer 55 tahun 2019 jadi payung hukum buat kendaraan dengan daya terbarukan. Adanya payung hukum peningkatan mobil listrik ini, pemda juga disuruh membuat peraturan jadi turunan Perpres itu. Ini untuk percepat aplikasi kendaraan listrik di wilayah semasing.
"Paling cepat mengaplikasikan penggunaaan kendaraan listrik ingin biocell, hybrid atau apa pun sebenarnya membuat Perda, Pergub atau Perbup," kata Menteri Daya Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selesai hadiri acara International Conference of Sumber and Environmental Economics (ICREE) 2019 di Bogor, Kamis (22/8/2019).
Kementeriannya siap membuat infrastruktur pendukungnya bila ada wilayah ingin jalankan program kendaraan listrik jadi jalan keluar kurangi polusi. Contohnya membuat stasiun pengisian listrik umum (SPLU).
"Ajuannya tinggal dikirim ke kami, kelak kami meminta PLN atau swasta untuk bangun (SPLU)," tutur bekas Menteri Perhubungan ini.
Jonan menyebutkan pemerintah sekarang tengah menggodok ketentuan untuk mempermudah import kendaraan listrik. Hingga harga dapat lebih dapat dijangkau.
"Ini diulas, kendaraan listrik dengan bea masuk serta PPnBM yang rendah itu harga dapat lebih dapat dijangkau," papar bekas Direktur Penting PT Kereta Api Indonesia (persero) itu.
Kendaraan listrik bisa kurangi paket import BBM sebab daya primer kendaraan listrik di produksi di negeri, seperti batubara, gas, harga bahan bangunan angin atau matahari hingga tak perlu lakukan import BBM.
Diluar itu, pemerintah dapat juga memberi sarana penambahan buat pemakai mobil listrikbebas dari kebijaksanaan ganjil genap.
"Contohnya ini, Gubernur DKI Jakarta katakan akan pelebaran ganjil-genap, tetapi kelak jika kendaraan listrik bebas (ganjil-genap), itu bagus kan.
Awalnya, pemerintah akan mengaplikasikan program kombinasi 30 % biodiesel dengan solar (B30) pada 2020, tetapi di lain sisi sedang menggerakkan peningkatan kendaraan listrik.
Lantas bagaimana nasib B30 waktu kendaraan listrik ditingkatkan?
Kepala Tubuh Penetlitian Pengembangangan Kementerian Daya Sumber Data Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan, program B30 akan berjalan walau di lain sisi pemakaian kendaraan listrik sedang digalakan. Karena, pemerintah tidak langsung ganti kendaraan memiliki bahan bakar diesel mengonsumsi solar.
"Pemerintah pun tidak ganti kendaraan saat ini," kata Dadan, di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Menurut Dadan, mengonsumsi solar akan bertambah bersamaan dengan perkembangan, ditambah lagi mesin diesel yang telah bekerja. Tertera sekarang mengonsumsi solar sampai 23 juta Kilo liter per tahun, keadaan ini memerlukan program B30 masih Diaplikasikan.
"Mengonsumsi bertambah, akan Ada kendaraan mesin diesel eksisting saat ini keseluruhan mengonsumsi solar 22 -23 juta Kl per Tahun," katanya.
Dadan mengutarakan, satu diantara faedah dari program B30 ialah kurangi import solar, karena 30 % diganti biodiesel yang di produksi dari dalam negeri. Hal ini akan menahan defisit neraca perdagangan dari bidang migas.
"Faedahnya kurangi import mendesak defisit, sebab biodiesel dari dalam negeri maafnya dirasa petani kita.
Source : bloghargamaterial.com
